Dua film kini jadi pusat perhatian banyak orang. Pertama, Ayat-ayat Cinta dan kedua, Fitna. Yang pertama menyedot perhatian publik dalam negeri, yang kedua menjadi perbincangan masyarakat internasional. Ayat-ayat Cinta menyedot perhatian tidak saja warga kebanyakan tapi juga para pejabat negara. Setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla, pekan lalu giliran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongannya menonton film yang dalam waktu sebulan ditonton lebih dari 3 juta orang.
Paling tidak ada dua hal yang perlu dicatat mengenai Ayat-ayat Cinta setelah ditonton oleh presiden, wakilnya, dan sejumlah menteri. Pertama, dalam waktu dekat ini akan muncul tren baru pembuatan film agama (memakai istilah Hanung Bramatyo). Mudah untuk ditebak, masa film horor akan berakhir dan masa film agama dimulai.
Kedua, setelah dua orang paling berkuasa di negeri ini menonton Ayat-ayat Cinta, film ini tiba-tiba berubah menjadi "panggung". Bagaimana pun, kedatangan JK dan terutama SBY ke bioskop sarat makna politik. Paling sedikit, keduanya ingin memberi kesan bahwa pemerintahan yang mereka pimpin tidak antibudaya, apalagi budaya pop yang sejak sepuluh tahun terakhir ini bersemi. Dengan begitu, keduanya berharap dapat dukungan dalam pemilu mendatang.
Film, sejak dulu, tidak berjarak dengan dunia politik bahkan bisa disebut saling mendukung. Ada masa ketika film membutuhkan politik dan ada pula masa sebaliknya: politik mengharapkan dukungan film. Sekali waktu politik dipakai untuk kepentingan film, dan di waktu lain film dipakai untuk tujuan politik. Saling menunggani seperti ini, ya itu tadi, sudah jamak sejak dulu. Dan, itu pula yang terjadi dengan film Fitna.
Fitna, film berdurasi 17 menit, memuat potongan-potongan gambar kekerasan dan ayat-ayat Al-Quran yang dikeluarkan dari konteksnya yang menggambarkan Islam adalah agama kekerasan dan terorisme. Di akhir film ditampilkan kartu nabi Muhammad SAW yang dimuat koran Jyllands Posten waktu itu dengan topi berisi bom yang meledak. Film ini dari awal dimaksudkan untuk mendukung posisi politik pembuatnya, Geert Wilders, anggota parlemen Belanda yang juga ketua partai ultrakanan. Aliran politik ini mendukung pembersihan Eropa, kalau perlu dunia, dari unsur luar, terutama Islam. Simaklah pernyataan mereka: setelah Nazi dikalahkan, lalu menyusul komunisme, kini giliran Islam yang harus dienyahkan. Di depan parlemen Belanda, beberapa hari sebelum film ini ditayangkan di internet, Geert Wilders membuat pernyataan retoris, "Saya tidak membenci kaum muslim, yang saya benci adalah agama Islam."
Fitna diproduksi dengan tujuan tunggal: memprovokasi umat Islam. Dalam kadar tertentu, tujuan itu sudah tercapai. Masuklah ke internet dan Anda akan membaca ribuan komentar umat Islam dari seluruh penjuru dunia yang bernada menyerang, suatu hal yang tidak bisa disalahkan. Fitna tidak bermanfaat sama sekali kecuali memberi bensin yang membakar agresifitas kelompok-kelompok radikal serta melahirkan kelompok radikal baru.
Pemimpin-pemimpin Eropa sendiri seperti berlomba mengecam Fitna sebagai film yang tidak berguna kecuali membuat dunia makin tidak tenteram. PM Belanda, misalnya, menyatakan pemerintahnya tidak setuju dengan pesan film itu dan tidak menggambarkan pandangan masyarakat Belanda. Meski mereka menolak Fitna, tapi semua pemimpin Eropa, terutama Belanda, tak berdaya untuk melarang film ini, demi sesuatu yang disebut sebagai kebebasan berpendapat.
Dalam konteks ini kita patut bertanya, apakah ujung dari kebebasan berpendapat? Masyarakat yang lebih beradab atau sebaliknya?
Sumber : Rahman Andi Mangussara
Kepala Produksi Berita Liputan 6
Paling tidak ada dua hal yang perlu dicatat mengenai Ayat-ayat Cinta setelah ditonton oleh presiden, wakilnya, dan sejumlah menteri. Pertama, dalam waktu dekat ini akan muncul tren baru pembuatan film agama (memakai istilah Hanung Bramatyo). Mudah untuk ditebak, masa film horor akan berakhir dan masa film agama dimulai.
Kedua, setelah dua orang paling berkuasa di negeri ini menonton Ayat-ayat Cinta, film ini tiba-tiba berubah menjadi "panggung". Bagaimana pun, kedatangan JK dan terutama SBY ke bioskop sarat makna politik. Paling sedikit, keduanya ingin memberi kesan bahwa pemerintahan yang mereka pimpin tidak antibudaya, apalagi budaya pop yang sejak sepuluh tahun terakhir ini bersemi. Dengan begitu, keduanya berharap dapat dukungan dalam pemilu mendatang.
Film, sejak dulu, tidak berjarak dengan dunia politik bahkan bisa disebut saling mendukung. Ada masa ketika film membutuhkan politik dan ada pula masa sebaliknya: politik mengharapkan dukungan film. Sekali waktu politik dipakai untuk kepentingan film, dan di waktu lain film dipakai untuk tujuan politik. Saling menunggani seperti ini, ya itu tadi, sudah jamak sejak dulu. Dan, itu pula yang terjadi dengan film Fitna.
Fitna, film berdurasi 17 menit, memuat potongan-potongan gambar kekerasan dan ayat-ayat Al-Quran yang dikeluarkan dari konteksnya yang menggambarkan Islam adalah agama kekerasan dan terorisme. Di akhir film ditampilkan kartu nabi Muhammad SAW yang dimuat koran Jyllands Posten waktu itu dengan topi berisi bom yang meledak. Film ini dari awal dimaksudkan untuk mendukung posisi politik pembuatnya, Geert Wilders, anggota parlemen Belanda yang juga ketua partai ultrakanan. Aliran politik ini mendukung pembersihan Eropa, kalau perlu dunia, dari unsur luar, terutama Islam. Simaklah pernyataan mereka: setelah Nazi dikalahkan, lalu menyusul komunisme, kini giliran Islam yang harus dienyahkan. Di depan parlemen Belanda, beberapa hari sebelum film ini ditayangkan di internet, Geert Wilders membuat pernyataan retoris, "Saya tidak membenci kaum muslim, yang saya benci adalah agama Islam."
Fitna diproduksi dengan tujuan tunggal: memprovokasi umat Islam. Dalam kadar tertentu, tujuan itu sudah tercapai. Masuklah ke internet dan Anda akan membaca ribuan komentar umat Islam dari seluruh penjuru dunia yang bernada menyerang, suatu hal yang tidak bisa disalahkan. Fitna tidak bermanfaat sama sekali kecuali memberi bensin yang membakar agresifitas kelompok-kelompok radikal serta melahirkan kelompok radikal baru.
Pemimpin-pemimpin Eropa sendiri seperti berlomba mengecam Fitna sebagai film yang tidak berguna kecuali membuat dunia makin tidak tenteram. PM Belanda, misalnya, menyatakan pemerintahnya tidak setuju dengan pesan film itu dan tidak menggambarkan pandangan masyarakat Belanda. Meski mereka menolak Fitna, tapi semua pemimpin Eropa, terutama Belanda, tak berdaya untuk melarang film ini, demi sesuatu yang disebut sebagai kebebasan berpendapat.
Dalam konteks ini kita patut bertanya, apakah ujung dari kebebasan berpendapat? Masyarakat yang lebih beradab atau sebaliknya?
Sumber : Rahman Andi Mangussara
Kepala Produksi Berita Liputan 6
0 komentar:
Posting Komentar