Ironis, Kekayaan Mantan Jenderal dengan Kondisi Alutsista TNI

Minimnya alokasi anggaran bidang pertahanan dinilai teramat kontras jika dibandingkan dengan nilai kekayaan serta kemampuan finansial dari para mantan pimpinan TNI masa lalu, yang sekarang saling bertarung dalam pemilihan umum presiden (Pilpres) 2009, baik sebagai kandidat, maupun sebagai tim sukses.

Perbandingan tersebut diyakini juga menciptakan ironi tersendiri, apalagi jika mengingat minimnya kemampuan negara mengalokasikan anggaran pertahanan yang layak berdampak pada rendahnya kemampuan peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) TNI serta tingkat kesejahteraan prajurit TNI.

Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Propatria Institute Hari T Prihartono, Senin (25/5), saat dihubungi Kompas. Hari berseloroh, mungkin justru akan lebih terhormat dan elegan jika para jenderal purnawirawan TNI tadi bersikap peka dan lebih memikirkan bagaimana menyelamatkan TNI yang kondisinya semakin memprihatinkan.
"Sekarang Indonesia benar-benar dalam kondisi yang sangat berduka setelah sekian kali para putra terbaiknya di TNI berguguran akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara dan akibat tidak cukup andalnya manajemen organisasi pertahanan sendiri," ujar Hari.

Kendati begitu, Hari mengusulkan agar semua pihak berani mencari terobosan dan solusi atas persoalan yang sekarang dialami. Dia mengusulkan untuk diadakan semacam gerakan nasional untuk menyelamatkan TNI. Hari menegaskan, perlu juga dibuka peluang atau kemungkinan untuk membuat aturan pendukung atau mengamandemen berbagai produk hukum yang menghambat, terutama terkait kebijakan anggaran pertahanan.

"Saya kira dalam kondisi macam sekarang bisa saja, misalnya, para mantan jenderal TNI yang berkemampuan finansial dan kekayaan besar tadi menyumbang setidaknya 10 persen kekayaan mereka untuk membantu TNI. Namun ke depan perlu juga dicari solusi lain sehingga semua pihak bisa serius menyelesaikan persoalan yang dihadapi TNI itu," ujar Hari.

Lebih lanjut, Hari juga meminta pemerintah dan Markas Besar TNI bisa dengan jujur menelaah sekaligus memetakan kondisi riil pertahanan Indonesia, mulai dari kekuatan dan kelaikan persenjataan yang ada, tingkat kesejahteraan prajurit TNI, hingga berbagai sarana dan prasarana pertahanan yang ada.

Setelah itu, baru kemudian dilakukan perubahan besar-besaran terhadap berbagai kebijakan yang tidak mendukung atau bahkan menghambat langkah perbaikan sekaligus dukungan macam apa yang diperlukan dan bisa diberikan oleh seluruh warga negara Indonesia.(kompas)